PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEREBUT IRIAN BARAT

 

    A.   Latar  belakang pembebasan Irian Barat

Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintahan Indonesia sejak tahun 1950, yaitu satu tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia  sate taliun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia berjuang segala cara untuk merebut  kembali irian barat dari tangan Belanda.

B.   Perjuangan merebut Irian Barat melalui Diplomasi

Sekalipun tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan di Indonesia dari RIS menjadi NKRI , tetapi masalah Irian Barat belum terselesaikan. Berikut ini beberapa langkah diplomasi dalam penyelesaian Irian Barat.

1)    Tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara De Jure. Namun ditolak oleh Belnda.

2)    Pada bulan Desember 1951 diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini membahas pembatalan Uni dan masuknya Irian Barat ke Wilayah NKRI, namun gagal

3)    Pada bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik tentang perundigan Indonesia Be;anda mengenai  Irian Barat, namun gagal

4)    Perjuangan Diplomasi Tingkat Internasional

·         Dalam konferensi Colombo bulan april 1954, Indonesia memajukan masalah irian barat, Indonesia berhasil mendapat dukungan

·         Pada tahun 1954 indonesia mengajukan masalah irian barat dalam sidang PBB. Nmaun mengalami kegagalan karena tidak memperoleh dukungan yang kuat

·         Dalam KAA tahun 1955 indonesia mendapat dukungan dalam masalah irian barat.

C.   Perjuangan melalui Konfrontasi

Pemerintah Indonesia secara bertahap mulai mengambil langkah yang konkrit dalam pembebasan irian barat. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui konfrontasi ekonomi dan politik.

a)    Konfrontasi Ekonomi

Sejak tahun 1957 indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan irian barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tndakan-tindakan berikut.

·         Nasionalisasi de javasche Bank menjadi bank Indonesia tahun 1951

·         Pemerintahan Indonesia  melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia

·         Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda

b)    Konfrontasi Politik

Disamping melalui konfrontasi ekonomi, pemerintah RI juga melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No. 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaanya atas irian barat, maka pada tanggal 17 agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk provensi Irian Barat dengan ibu kota Soa Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang menduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, patani dan Wasile.

D.   Pelaksanaan Tri Komando Rakyat (TRIKORA)

Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dibacakan presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari Trikora, pemerintahan mengambil langkah-langkah berikut.

1)    Membentuk provinsi irian Barat gaya baru dengan ibukota kota baru

2)    Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962 sebagai panglim Komndo Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto. Markasnya berada di makasar.

E.   Pelaksanaan Pepera di Irian Barat

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan new York, Sekjen PBB Mmenunjuk Rolsz Bennet dari Guatemala sebagai Gubernur UNTEA merangkap wakil sekjen PBB di irian barat. Berdasar persetujuan New York tahun 1969, di irian barat  diselenggarakan “act of free choice” atau penentuan pendapat Rakyat (pepera). Dewan musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa irian Barat  tetap merupakan bagian dari republic Indonesia. Akhirnya Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 menyetujui hasil-hasil Pepera tersebut sehingga irian barat tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.